PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF TEORITIS

PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF TEORITIS

I. Latar Belakang

Akhir-akhir ini terjadi semacam evolusi dalam praktik pelaporan keuangan yaitu makin banyaknya informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan melalui pengungkapan sukarela. Salah satu aspek sukarela tersebut adalah informasi tentang aspek sosial dan lingkungan.

Salah satu alasan perusahaan mengikuti fenomena ini adalah keinginan perusahaan agar terlihat legitimate di mata stakeholders-nya. Maka semakin berkembangnya informasi yang dibutuhkan serta alasan di atas, memaksa perusahaan untuk mempelajari pengungkapan informasi tersebut.

II. Perkembangan Social And Environmental Disclosure

A. Lingkup pengungkapan sosial dan lingkungan

Belum ada definisi tunggal yang digunakan untuk menunjukkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Akibatnya samapai sekarang masih ada perbedaan pendapat berkaitan dengan isi PSL. Misalnya, perbedaan pandangan tentang tujuan pengungkapan, kualitas dan jenis informasi yang diungkapkan, audience-nya, cara pengungkapan yang terbaik dan sebagainnya.

Namun demikian terminologi pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dikaitkan dengan konsep “Social Audit” yang dikemukakan Elkington (1997), Social Audit adalah proses memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang ditentukan masyarakat.

Wiesman (1982) bependapat bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan berisi tentang :

a. Diskusi tentang regulasi dan persyaratan tentang dampak lingkungan

b. Kebijakan lingkungan atau kebijakan perusahaan tentang lingkungan

c. Konservasi sumber alam

d. Penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan

e. Usaha melakukan daur ulang

f. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganaan lingkungan

g. Aspek hukum (litigasi) atas kasus berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan.

Manfaat yang diperoleh dari praktik PSL: menselaraskan nilai-nila perusahaan dengan nilai-nilai sosial, menghindari tekanan dari kelompok tertentu, meningkatkan image dan reputasi perusahaan, menunjukkan prinsip-prinsip manajerial dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (O’Donovan 2002)

Presotn dan Post (1975, p.2) mengatakan, “Karena unit bisnis merupakan elemen yang penting dan besar dalam masyarakat, unit tersebut diharapkan terus berinisiatif dan berpartisipasi dan responsif dalam proes pengambilan keputusan sosial.”

Parker (1986, p.76) menyimpulkan bahwa,

... social disclosure dapat berfungsi sebagai respon dini perusahaan terhadap tekanan peraturan dan sebagai counter terhadap intevensi pemerintah atau tekanan dari kelompok eksternal. Oleh karena itu, dari pandangan ini, social disclosure mungkin digunakan untuk mengantisipasi atau menghindari tekanan sosial. Pada saat yang sama pengungkapan tersebut digunakan untuk meningkatkan reputasi pengungkapan tersebut untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

B. Alasan pengungkapan sosial dan lingkungan

Deegan (2002) mengungkapkan alasan mengapa manajer perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan:

a. Keingingan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara, karena tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (Deegan 2000)

b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationaly). Ini memberi keuntungan bisnis, karena perusahaan “melakukan hal yang benar”, dan alasan ini dipandang sebagai motivasi utama. (Friedmann 1962)

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan (Hasan 1998; Donaldson dan Preston 1995; Freeman dan Reed 1983) tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.

d. Keinginan untuk mematuhi keinginan peminjaman.

e. Untuk mematuhi harapan masyarakat, baragkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan (Deegan 2002).

f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Deegan et al, 2000; 2002; Patten 1992).

g. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerfull (Ullman 1985; Roberts 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu et al 1998)

h. Untuk menarik dana investasi.

i. Untuk mematuhi persyaratan industri, atau code of conduct tertentu (Deegan dan Blomquist 2001)

j. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Misalnya penghargaan yang diberikan oleh the Association of Chartered Certified Acountans (Deegan dan Carol 1993).

III. Teori Yang Melandasi

Berikuit adalah pengelompokan teori yang dibuat oleh Gray, Kouhy dan Lavers (1995b).

A. Decision-Usefulness

Pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik PSL dari sudut pandang manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Ini mempunyai dua aliran utama (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b): Aliran pertama, didasarkan pada studi yang berusaha menjelaskan praktik PSL dengan cara meminta responden untuk merangking/mengurutkan item atau informasi dalam PSL dari paling penting atau paling bermanfaat.

Aliran kedua, didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah nformasi pertanggungjawaban sosial memiliki nilai informasi bagi pasar modal atau pelaku pasar (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b)

B. Economic-Based Theory (Positive Accounting Theory)

Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif—yaitu pendekatan yang menganalisis “apa yang terjadi atau what is” sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis “apa yang seharusnya atau what should be” (Deegan 2000).

Positive Accounting Theory (PAT) menganut paham yang mengutamakan maksiminasi kemakmuran (whealth-maximisation) dan kepentingan pribadi individu (individual self-interest). Dua faktor ini yang melandasi teori ekonomi (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b).

Pemakaian economic-based theory untuk menjelaskan praktik PSL banyak mendapat kritikan (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Hal ini disebabkan faktor teori tersebut yang mengutamakan kepentingan pribadi (self-interest) dan maksimisasi kemakmuran pribadi (wealth-maximisation) dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan logika sosial yang dikembangkan dalam praktik PSL.

C. Political Economy Theory

Manfaat Political Economy Theory (PET) terletak pada sudut pandang yang digunakan yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth-maximisation yang dilakukan individu atau organisasi. PET justru mempertimbangkan “kerangka politik, sosial dan institusional di mana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan” (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b, p. 52).

PET tidak hanya bermanfaat dalam menilai pengungkapan yang dilakukan perusahaan sebagai reaksi atas permintaan stakeholder, tetapi juga bermanfaat dalam menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik dan ekonomi (Guthrie dan Parker 1990). PET juga mengakui pemakaian PLS dalam annual report sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam memanipulasi sikap stakeholder (Guthrie dan Parker 1990).

Gray, Owen dan Adams (1996) mengklasifikasikan PET dalam dua kelompok: aliran klasik dan aliran borjuis (clasical and borgeois streams).

a. PET klasik, dapat dikaitkan dengan ide-ide yang dikembangkan Karl Marx yaitu: dinamika sosial yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kelas (kelompok) dan konflik dalam masyarakat.

b. PET borjuis, umumnya mengabaikan kepentingan kelas (kelompok masyarakat), ketidakadilan struktural, konflik dan peran negara serta memandang dunia sebagai realitas yang betul-betul pluralistik (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b).

D. Stakeholder Theory

Teori inni mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentinganya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Jadi keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari stakeholder-nya.

Stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholder-nya (Gray et al 1997). Sedang cara-cara untuk me-manage-nya tergantung strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman 1985).

(Gray et al 1997) mengatakan: kelemahan stakeholder theory terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan beerpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder theory mengabaikan pengaruh masyarakat luas (society as a whole) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan—termasuk keberadaan hukum dan regulasi yang menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu.

E. Legitimacy Theory

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskanbahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan (p. 131):

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yag ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan-batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Shocker dan Sethi (1974, p. 67) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial—baik eksplisit maupun implisit—dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada:

a. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas

b. Distribusi manfaat ekonommi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai denganpower yang dimiliki.

Legitimacy gap, adalah perbedaan anatara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat, ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya. (Dowling dan Pfeffer 1975). Legitimacy gap dapat terjadi karena tiga alasan (Warticl dan Mahon 1994):

a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaaan tidak berubah

b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah

c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tapi waktunya berbeda.

Yang peting adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai sosaial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut.

IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa pernyataan:

A. Belum ada definisi tunggal tentang teori pengungkapan sosial dan lingungan.

B. Ada berbaai alasan untuk menjelaskan praktik ini, anatarnya adalah: keinginan perusahaan agar telihat legitimate di mata stakeolder-nya.

C. Perspektif teori yang melandasi pengungkapan sosial dan lingkungan oleh para ahli anataranya: decision-usefulness theory, economic-based theory, political economi theroy,stakeholder theory, legitimacy theory.