GOOD COORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Reyhan M Abdurrohman di KPK
*)dokumentasi pribadi

GOOD COORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

1. Pengertian GCG

Menurut Cadbury Commitee of United Kingdom, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham. Pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

2. Prinsip-prinsip GCG

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputasan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG (Tjager dkk, 2003). Adapun lima prinsip menurut keputusan tersebut, yaitu:

a. Kewajaran

b. Transparansi

c. Akuntabilitas

d. Pertanggungjawaban

e. Kemandirian

3. Manfaat GCG

Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, Indra Surya dan Iyan Yustiavandan (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah:

a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.

b. Mendapatkan biaya modal (cosf of compion) yang lebih murah.

c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

4. GCG dan Hukum Perseroan di Indonesia

Undang –undang Perseroan Terbatas Nomor 40 th 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Undang-Undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Secara lebih spesifik wewenang, tugas, dan tanggung jawab ketiga organ itu dapat di ringkas sebagai berikut:

a. RUPS

a) Menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran Dasar Perusahaan.

b) Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham Perseroan.

c) Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perseroan.

d) Menetapkan besarnya gaji tunjangan anggota direksi dan komisaris.

b. Dewan Komisaris

a) Melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada Direksi.

b) Bertanggungjawab rentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

c) Bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan nasehat.

d) Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris.

c. Dewan Direksi

a) Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan sesuai dengan kibijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

b) Bertanggung jawab rentang dan penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

c) Mewakili Perserosn baik dalam makupun diluar pengadilan.

d) Wajib membuat Daftar pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.

5. Organ Khusus Dalam Penerapan GCG

Indra Surya dan Ivan Yusavananda menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:

a. Komisaris Independe

b. Direktur Independen

c. Komite Audit

d. Sekretaris Perusahaan

6. GCG dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia

Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal:

a. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga.

b. Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelanggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal.

c. Lembaga Kliring, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga kliring uang gilar yang dikenal dalam dunia perbankan.

d. Emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor dibursa.

e. Underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut.

f. Investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melkukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa.

g. Konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak dimiliki sengketa hukum dengan pihak lain.

h. Konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasehat dibidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas.